AMANAH FOOD'S => menyediakan Abon Sapi Original dgn kemasan pack super (Kedap Udara) NET: 100gr, 50gr dan Menyediakan Bawang Goreng kemasan NET: 175gr >> Pemesan via Whatsapp Toko / Free ongkir hingga Rp15.000,- (Beli min.5 products) / OPEN RESELLER dan DROPSHIP [Klik Gambar diatas!]

Resuffle kabinet kerja dan sebabnya



Pada tanggal 23 april 2017 lalu ketika saya membuka youtube.com, saya menemukan berita yang menjadi trending atau populer di indonesia. Tidak hanya di youtube.com Berita tersebut sangat banyak di tayangkan di televisi swasta secara berulang-ulang dengan judul “resuffle kabinet jokowi” atau “signal perubahan kabinet pemerintah periode 2017”. Dalam pidato presiden Ir.Joko Widodo (jokowi) menyindir kinerja para menteri dalam kabinet kerja . selama masa pemerintahan presiden Jokowi-JK berjalan selama dua (2) tahun, sudah ke 3 (tiga) kali mengganti para menterinya (Resuffle Kabinet).
Mungkin diantara para pembaca ada yang belum jelas dengan kata resuffle dan kabinet. kabinet merupakan suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah dalam hal ini bidang  eksekutif, (yaitu presiden, wakil presiden dan para menteri). Sedangkan resuffle merupakan peristiwa atau suatu keinginan kepala Pemerintahan/Negara memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinet kerjanya.
Perombakan kabinet menjadi signal kuat dalam bulan april 2017 ini, pasalnya Presiden  menyinggung soal perombakan dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu tanggal 22 april 2017.

Dalam pidato presiden indonesia menyampaikan: “bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.
"Saya bekerja memang selalu memakai target", Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya. "Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan.
Jika  sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri atau dalam bahasa inggris (reshuffle) adalah jawabannya. 
"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan (terus terang) saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Presiden Jokowi. (sumber : Kompas.com)

Sebagaimana yang telah kita tahu bersama, target merupakan tujuan dari suatu organisasi. Jika dalam sebuah perusahaan besar targetnya adalah laba. Dalam hal ini pemerintah menetapkan “target” atau tujuan pemerintahan yaitu dengan pemerataan pembangunan dan hal-hal lainnya.
“Dalam sebuah organisasi perusahaan besar selalu ada pembagian tugas setiap lini atau alur dari aktivitas-aktivitas perusahaan dari operasional mereka. Contohnya seperti, Manager Produksi: memiliki tugas dan wewenang untuk menghasilkan produksi serta bertanggung jawab pada bagian produksi; manager pemasaran: memiliki tugas dan wewenang untuk memasarkan produk serta bertanggung jawab pada bagian pemasaran produk sampai pada pelanggan; manager keuangan : memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola keuangan serta bertanggung jawab pada pemilik perusahaan dalam bentuk laporan keuangan, serta menentukan investasi perusahaan guna meningkatkan penghasilan laba perusahaan”.
Sebegitu rumitnya pemerintahan jika tidak dibagi dalam setiap lini/bagian/bidang. Begitu pula yang saat ini terjadi pada pemerintahan Jokowi-Jk di 2017, resuffle Kabinet dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani rakyat indonesia.

Menurut saya “adanya menteri untuk mempercepat pembangun negeri Indonesia guna meringankan kerja presiden dan wakilnya. Bukan hanya jabatan semata yang dicari (#menteri). Bagaimana negeri ini akan maju, jika pemerintah tidak perduli dengan kinerja menteri? Saya rasa pak Jokowi sangat bijak dan adil dengan ketetapan target kinerja setiap menterinya. Tidak ada alasan politik atau alasan-alasan nyeleneh lainnya untuk tidak menerima keputusan pak Jokowi. "Semua data ada, kinerja tidak mencapai target".
Saya harap di parlemen pemerintahan lain juga ada evaluasi seperti itu, seperti pada bidang legislatif (DPR, DPRD), Eksekutif (Presiden, menteri & pembantunya), Yudikatif (MK, MA). Sehingga, semua parlemen akan bekerja secara efektif dalam membangun indonesia.


Related Posts

Resuffle kabinet kerja dan sebabnya
4/ 5
Oleh